BERITA NUSANTARA , Pringsewu- Sikap tertutup Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu mulai menuai sorotan tajam. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Internasional (DPC ASWIN) Pringsewu menilai, praktik minimnya keterbukaan informasi publik berpotensi melanggar aturan dan mencederai kepercayaan masyarakat.
Ketua DPC ASWIN Pringsewu, Hayat, secara tegas menyatakan bahwa data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta kegiatan lembaga bukanlah dokumen rahasia yang bisa disembunyikan dari publik.
“Jangan berlindung di balik birokrasi. LPJ dan kegiatan itu bukan rahasia negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah sangat jelas mengatur hal itu,” tegas Hayat.
Ia mengutip prinsip dasar dalam UU KIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali yang secara tegas dikecualikan.
Menurutnya, alasan penutupan informasi yang tidak berdasar justru memperkuat dugaan adanya persoalan dalam tata kelola internal.
“Kalau bersih, kenapa harus takut dibuka? Transparansi itu bukan pilihan, tapi kewajiban,” ujarnya tajam.
ASWIN juga menyoroti lemahnya pelayanan informasi kepada awak media yang dinilai masih berbelit dan tidak responsif. Padahal, pers memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami bukan musuh. Pers itu mitra kontrol sosial. Kalau akses dipersulit, wajar kalau publik mulai bertanya-tanya,” tambahnya.
Lebih jauh, ASWIN Pringsewu mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga menyangkut integritas lembaga publik di mata masyarakat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, ASWIN membuka kemungkinan untuk menempuh langkah lebih lanjut, termasuk melayangkan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu belum memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan tersebut. ( Red / Dha / Yat )
