_11zon.jpg.png "Berita Nusantara Online")
masukkan script iklan disini
Oleh : Hendra Apriyanes - Pengamat Kebijakan Publik.
Membongkar sandiwara panggung depan birokrasi, Hendra Apriyanes menembus benteng kepongahan kuasa demi menjaga marwah Kota Metro dari kehancuran sistemik.
METRO, 15 MARET 2026 – Praktik tata kelola RSUD Ahmad Yani dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kota Metro tengah menjadi sorotan tajam. Pemerhati Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes, mengungkap adanya desain sistematis yang sengaja dirancang untuk melumpuhkan fungsi kontrol demi mengamankan agenda terselubung elit penguasa melalui tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
Memahami Logika BLUD: Fleksibilitas yang "Dibajak"
Secara regulasi (Permendagri No. 79/2018), BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan umum. Namun, dalam kerangka desain terselubung ini, regulasi justru dijadikan "tameng" untuk melegalkan setiap kegiatan yang memiliki celah penyimpangan terbuka lebar, terlebih setelah lumpuhnya peran Dewan Pengawas.
Teori Dramaturgi: Sandiwara Panggung Depan dan Agenda Panggung Belakang
Hendra Apriyanes membedah fenomena ini melalui kacamata Teori Dramaturgi (Erving Goffman). Kekuasaan memainkan dua peran:
- Panggung Depan (Front Stage): Masyarakat disuguhi tampilan pelayanan yang tampak normal dan penghargaan seremonial.
- Panggung Belakang (Back Stage): Di sinilah terjadi transaksi kepentingan, rekayasa jabatan, dan penguapan anggaran di ruang-ruang tertutup.
Konstruksi Korupsi: Desain Sistem sebagai Bukti Niat dan Mens Rea
Anes menekankan bahwa penyimpangan ini tidak terjadi secara kebetulan:
- Niat yang Terpola: Terbukti melalui desain penempatan pejabat yang akomodatif namun minim debat profesional, serta pengisian pos pengawasan oleh lingkaran dekat.
- Mens Rea (Sikap Batin Jahat): Terpenuhi ketika pemerintah secara sadar menciptakan sistem yang melumpuhkan pengawasan demi meloloskan kepentingan kelompok.
Angka Fantastis: Potensi Penguapan Dana Ratusan Miliar
Anes memaparkan hitungan logis terkait arus uang di RSUD Tipe A. Yani Metro dengan omzet rata-rata Rp250 juta hingga Rp500 juta per hari.
- Logika Penguapan: Berdasarkan data nasional, potensi penguapan dana pelayanan BLUD mencapai 10-15%. Jika omzet rata-rata Rp400 juta, maka sekitar Rp40 juta per hari uang rakyat berpotensi menguap.
- Perbandingan Tipe B dan C: Jika di tipe B dan C saja kerentanan sistemik sudah nyata, maka pada Tipe A yang mengelola dana jauh lebih masif, celah ini menjadi ancaman serius bagi kas daerah.
- Sektor Belanja: Termasuk belanja obat dan alkes ratusan miliar yang disinyalir menjadi ladang fee distributor.
Rekayasa Jabatan dan Dewan Pengawas yang Lumpuh
-Ketua & Sekretaris Dewas: Diisi pejabat internal pengatur anggaran (BPKAD). Regulator sekaligus pengawas adalah anomali fatal.
- Unsur Profesional Berjaring: Anggota profesional memiliki keterkaitan langsung dengan keluarga penguasa—ini pengamanan aset, bukan pengawasan.
- Tukar Guling Jabatan (Direktur ↔ Kadis): Memastikan rahasia aliran dana tetap terkunci rapat dalam satu lingkaran.
Intervensi Pers dan Logika Kuasa yang Salah
Anes menyoroti upaya pembungkaman pers yang tidak sejalan dengan kuasa.
"Jika pemerintah tidak senang terhadap suara kritik, saya menganggap hal itu wajar karena konsep nalarnya politis non birokratis. Namun, upaya membungkam pers membuktikan bahwa 'permainan' mereka terganggu. Padahal, kritik adalah bentuk komunikasi yang menyehatkan. Sayangnya, mereka justru lebih sibuk mengukur seberapa panjang napas pengkritik," tegas Anes.
Mandat Rakyat: Kekuasaan Sebagai Amanah Kontrak Sosial
Anes mengingatkan bahwa kekuasaan sejatinya merupakan amanat rakyat.
"Para pejabat terikat secara hukum pada konstitusi (UUD 1945), dan segala fasilitas yang mereka terima merupakan konsekuensi logis dari mandat tersebut, bukan sarana untuk merasa berkuasa di atas segalanya."
Penghinaan Nalar dan Dominasi Kelompok Oportunis
"Diamnya masyarakat Metro bukanlah indikator kebodohan. Apabila pemerintah hanya gemar menikmati 'hiburan semu' yang disajikan oleh kelompok birokrat oportunis demi memuaskan selera elit, kepemimpinan memang butuh orang yang loyal cerdas yang bisa membantu pimpinan dalam menyelesaikan beban kerja dan persoalan, tapi bukan membukakan jalan kehancuran," ujar Anes.
Ia menambahkan bahwa dinamika adalah tanda kesehatan sebuah pemerintahan. "Harusnya dari awal telah siap dengan konsep dan strategi terukur karena itulah beban nasional dari sistem demokrasi pemilihan langsung bahwa kursi kepemimpinan itu ternyata ada harga dan itu 'mahal'. Dan pastinya ada beban yang ditinggalkan kekuasaan sebelumnya. Sementara kinerja membabi buta sekalipun patuh, tanpa kinerja yang tepat sama saja membuat penguasa dijatuhkan oleh para pemuja jabatan yang mengelilinginya."
